Sebagian ASN Jateng Intoleran dan Radikal, Gubernur Minta Pemecatan Segera

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) berbincang dengan Sekda Jateng Sri Puryono seusai rapat terbatas tentang percepatan pembangunan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7 - 2019). (Antara/Puspa Perwitasari)
24 Juli 2019 04:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Sebagian aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah dituduh terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk lebih cepat melakukan pemecatan.

Mereka yang dituduh terpapar paham intoleransi dan radikalisme itu, menurut Gubernur Ganjar Pranowo akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial. Jika sudah terpecah identitasnya, lanjutnya, mereka pun muncul dan untuk kembali ke pangkuan NKRI sangat sulit.

"Menjadi ASN itu berat. Harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna," kata Ganjar Pranowo melalui siaran persnya Senin (22/7/2019).

Berdasarkan pengamatan maupun pengalamannya, Ganjar mengaku pernah menemukan di sosmed yang bicara asal-asalan. Dalam kasus peledakan bom, doktrin yang diberikan kepada pelaku kurang dari satu jam saja. Dengan menyebut nonmuslim itu kafir dan TNI-Polri golongan thaghut. Maka, ia diperintahkan untuk membunuh atau mengebom.

"Saya pernah baca puisinya Gus Mus, dibilang penistaan agama. Yang paling berbahaya itu justru sekarang ini orang yang tidak masuk ke jaringan," ujarnya.

Terkait seleksi jabatan pimpinan tertinggi (JPT) dan lelang jabatan, di Pemprov menurut Ganjar sudah dimodifikasi berbagai cara untuk menjadi lebih baik. Kehadiran KASN pun untuk meng-upgrade cara dengan keprofesionalan dan ideologinya, apakah terpapar gerakan radikalisme atau tidak.

"Pansel ini juga dilatih peduli dengan bangsa. Karena kalau di awal sudah terpapar, tentu tidak akan diloloskan. Kalau menurut saya, selain profesionalitas dan ideologi, ditambah soal integritas," katanya.

Karena menurut mantan anggota DPR itu, orang tidak pernah tau, bisa jadi teman sebelah, teman akrab, ternyata ternyata masuk ke jaringan yang terpapar radikalisme. Jika PNS yang notabene dibayar negara tiba-tiba melakukan itu, tentu harus mendapat perhatian.

"Secara detil sudah ada, dan yang ada ini menjadi alert, mesti perhatian dan proses yang diworkshop ini akan dibahas, metode mencarinya harus melalui metode yang benar," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis