Gubernur Jateng Lantik 30 Agen Antikorupsi, Ini Tujuannya...

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik agen antikorupsi di Salatiga. (Bisnis)
31 Juli 2019 16:50 WIB Alif Nazzala Rizqi Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua hari, Sabtu-Minggu (27-28/2019), menggelar pelatihan antikorupsi di kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah. Pada kegiatan lanjutan yang berupa seminar nasional, Selasa (30/7/2019), 30 peserta dilantilk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dilatik sebagai agen pemberantasan korupsi di provinsi ini. 

Jonathan, mahasiswa Fakultas Hukum UKSW, peserta pelatihan mengaku pada mulanya cuma iseng mendaftar pelatihan antikorupsi yang diselenggarakan KPK itu. Tak pernah terbayang jika kemudian malah dilantik langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjadi agen pemberantasan korupsi Jawa Tengah. Pengetahuannya yang dia terima di kelas, mendorongnya untuk ikut-ikutan kawannya mendaftar pelatihan antikorupsi yang diselenggarakan KPK itu.

Setelah mengikuti pelatihan selama dua hari, dia pun mengikuti Seminar Nasional "Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian", Selasa, sebagai sesi akhir rangkaian acara pelatihan antikorupsi. Namun dia dibuat terkejut karena ia lalu dikukuhkan sebagai salah seorang Agen Antikorupsi oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir memberikan keynote Speech.

"Kaget, soalnya ini tidak direncanakan. Tapi memang benar begitu karena kalau hanya berteori tanpa praktek maka nonsen. Harus bisa memberikan perubahan pada bangsa untuk lebih baik. Sekecil apapun yang saya bisa lakukan, akan saya lakukan," katanya. 

Apalagi materi pencegahan korupsi telah dia terima bersama 30 peserta pelatihan lain. Critikal Thinking, pengertian korupsi, modus operandi, dan sosilalisasi kepada masyarakat. Namun satu materi yang terus terngiang di benak mahasiswa Fakultas Hukum UKSW Salatiga itu, yakni ketika menerima materi Critical Thinking, yakni soal keinginan yang berlebihan.

Jonatan memberi contoh, ketika mengurus perizinan usaha misalnya, yang normalnya selesai dua hari namun kita menginginkan selesai dalam sehari. Maka akan muncul syarat "khusus" dari pemberi izin, dan yang mengurus akan berupaya memenuhinya. 

"Itulah keinginan yang berlebihan. Makanya kita harus bertindak sewajarnya. Jangan ingin dilayani lebih dan jangan melayani lebih. Sewajarnya. Kita juga dilatih untuk sosialisasi yang sederhana untuk memberikan pemahaman minimal pada kawan dan tetangga," katanya.

Dengan pelatihan antikorupsi selama dua hari itu diharapkan Jonatan dan 29 kawannya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat agar berani melaporkan praktek korupsi. Oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Agen Antikorupsi Jateng tersebut untuk memperkuat rantai-rantai pencegahan korupsi di Jawa Tengah. 

"Ini menarik karena yang melakukan mahasiswa. Di era yang milenial ini merekalah yang akan memenuhi di ruang medsos yang saya yakin akan menular pada sikap," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam siaran persnya.

Apalagi sikap dasar mahasiswa, kata Ganjar adalah pemberontak terhadap ketidakberesan. Keberanian mahasiswa dan sikap kritisnya itulah yang jadi modal besar gerakan agen ini. "Saya rasa ini harus ditiru kampus-kampus lain. KPK punya banyak program untuk itu," katanya. 

Terlebih lagi, di Jawa Tengah, kata Ganjar saat ini sedang diterapkan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Setidaknya ada 23 SMA dan SMK yang dijadikan percontohan penerapan kurikulum antikorupsi. 

"Gerakan itu didukung dengan pembentukan Komite Integritas dan Tunas Integritas Jateng. Penyuluhan antikorupsi yang berafiliasi dengan KPK dan bersertifikat. Juga gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi [SPAK] yang merangkul Pramuka, Dharmawanita dan PKK, materi integritas dengan mengundang pemateri dari KPK," katanya. 

Melengkapi gerakan berbasis masyarakat itu, juga dibuat gerakan di kalangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi tagline Ganjar, "Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi". Secara aplikatif, hal-hal tersebut didampingi dengan keterbukaan informasi dan pelatihan terhadap kepala daerah. 

"Hanya Jawa Tengah yang setelah pelantikan kepala daerahnya dikirim ke KPK untuk pendidikan antikorupsi," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis