16 Desa di Kudus Emoh Ikuti Seleksi Perangkat Desa Pasca-OTT KPK

Ujian calon perankat desa dengan sistem computer assisted tes (CAT) di GOR Bung Karno, Kudus, Jateng, Kamis (1/8 - 2019). (Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif)
05 Agustus 2019 06:50 WIB Newswire Semarang Share :

Semarangpos.com, KUDUS — Suasan ketidakpastian yang membayangi pengisian perangkat desa pasca-Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Bupati Muhammad Tamzil berdampak pada tidak semua desa di Kabupaten Kudus berpartisipasi.

Namun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kudus Adi Sadhono Murwanto mengklaim lebih banyak desa mengikuti proses pengisian perangkat desa tersebut. Sebanyak 16 dari 60 desa menghentikan tahapan karena kekhawatiran atas dampak pengungkapan kasus dugaan jual beli jabatan oleh bupati.

"Dari 60 desa yang mengajukan izin pengisian perangkat desa, tercatat ada 16 desa yang berpendapat untuk tidak melanjutkan tahapan pengisian perangkat desa," ungkap Adi Sadhono Murwanto di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (1/8/2019).

Belasan desa yang menyatakan menghentikan tahapan pengisian perangkat desa itu tersebar di empat kecamatan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gebog dengan lima desa, sedangkan di Kecamatan Undaan tercatat ada dua desa dari 18 desa yang mengajukan pengisian perangkat desa, sedangkan di Kecamatan Mejobo dari empat desa hanya Desa Medini yang masih melanjutkan, sedangkan tiga desa menghentikan. Sementara itu, 12 desa di Kecamatan Dawe yang semula mengajukan izin pengisian perangkat, enam desa di antaranya menghentikan tahapan pengisian perangkat desa tersebut.

Ia mengungkapkan sebagian besar desa yang menyatakan pendapatnya menghentikan tahapan pengisian perangkat desa karena dampak dari OTT KPK. "Mereka ingin menjaga situasi wilayahnya tetap kondusif, sehingga berpendapat menghentikan tahapan pengisian perangkat desa," ujarnya.

Dengan adanya penghentian tersebut, maka secara otomatis yang mendaftar ketika dibuka pendaftaran kembali pada tahun berikutnya maka harus mendaftar ulang. Apalagi, kata dia, terdapat beberapa persyaratan yang masa berlakunya hanya pada tahun tertentu.

Camat Undaan Rifai membenarkan bahwa memang ada dua desa dari 18 desa di kecamatannya yang menunda tahapan pengisian perangkat desa, yakni Desa Lambangan dan Medini. "Mereka melihat situasi di lapangan dan mempertimbangkan atas pemberitaan di media terkait OTT KPK sehingga kepala desa mengambil sikap menundanya," ujarnya.

Para pendaftar, katanya, sudah menyatakan legawa dengan keputusan desa tersebut, namun mereka menginginkan ada pemberitahuan ketika ada pendaftaran kembali. Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan hanya sebatas memfasilitasi dan asistensi serta pembinaan pada tahapan pengisian perangkat desa.

"Sementara yang berhak mengambil sikap merupakan pemerintah desa setempat," ucapnya.

Sekretaris Kecamatan Kaliwungu Satriya Agus Himawan mengungkapkan 12 desa yang mengajukan pengisian perangkat tetap melanjutkan dan tidak ada yang mengambil sikap menghentikan tahapan. Dari 12 desa tersebut, dia mencatat, ada 47 formasi lowongan yang dibuka untuk masyarakat mulai dari sekretaris desa hingga staf.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Antara