Tutup Sunan Kuning, Pemkot Semarang Bimbang

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, berbincang dengan salah satu warga binaan Sunan Kuning di Aula Resosialisasi Argorejo, Semarang, Rabu (7/8 - 2019). (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
08 Agustus 2019 12:50 WIB Imam Yuda Saputra Semarang Share :

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang masih belum memastikan kapan akan melakukan penutupan kawasan prostitusi Sunan Kuning (SK).

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengaku ada kemungkinan penutupan kawasan lokalisasi yang juga sering kali disebut Resosialisasi Argorejo itu mundur dari jadwal yang ditetapkan, yakni 15 Agustus. Meski demikian, kemungkinan mundur itu sangat kecil.

"Kalau mundur ya ada kemungkinan. Meski pun kemungkinan itu sangat kecil," ujar wali kota yang akrab disapa Hendi itu seusai menghadiri acara peluncuran buku berjudul "Ough! Sunan Kuning" di Aula Resosialisasi Argorejo, Jl. Sri Kuncoro, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Rabu (7/8/2019).

Hendi mengaku akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan jajarannya dalam waktu dekat untuk membahas penutupan SK.

Dalam rapat itu, ia juga akan menyampaikan aspirasi para warga, yang mayoritas merupakan penjaja seks atau WPS. Mayoritas WPS SK menyatakan belum siap menerima kebijakan pemerintah terkait penutupan SK.

Masih banyak WPS yang menggantungkan hidup di SK. Mereka belum mau lepas dari pekerjaan sebagai penjaja seks maupun dunia hiburan malam karena selama ini mampu menopang kebutuhan hidup yang cukup besar.

"Itu nanti akan saya sampaikan dalam rakor. Jadi masih banyak yang belum siap dengan penutupan SK. Perlu diubah mindset mereka yang menggantungkan hidup dengan mencari nafkah di sini. Makanya, kita enggak boleh ngegas [terburu-buru]," ujar Hendi.

Hendi mengaku saat ini yang harus dilakukan adalah mengubah mindset atau jalan pemikiran para WPS. WPS harus diajak berpikir untuk berani meninggalkan pekerjaan lama dan beralih profesi ke pekerjaan yang halal.

"Kita harus ubah mindset mereka. Masak cari rezeki dengan cara menjual diri. Itu kan melanggar kaidah, baik agama, kesehatan, maupun etika. Mau cari kerja apa setelah dari sini, ya itu yang harus dipikirkan yang penting halal," imbuh politikus PDIP itu.

Hendi mengaku penutupan SK bukanlah keinginan Pemkot semata. Penutupan juga merupakan instruksi Kementerian Sosial (Kemensos) yang menargetkan Indonesia terbebas dari prostitusi pada 2019.

Oleh karenanya, pemerintah melalui Kemensos akan memberikan dana tali asih kepada para WPS setelah SK ditutup. Besarnya dana tali asih dari Kemensos itu berkisar Rp6 juta. Itu pun masih akan ditambah dengan dana tali asih dari Pemkot Semarang yang diambilkan dari APBD.

“Belum kita putuskan [dana tali asih dari Pemkot Semarang]. Nanti akan kita rapatkan dalam APBD perubahan,” ujar Hendi.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya